28/02/2013
Djohar : Jangan Ganggu Perdamaian Sepak Bola
JAKARTA- Ketua Umum PSSI, Djohar Arifin Husin, meminta agar perdamaian yang telah ia lakukan dengan pihak KPSI, tidak diganggu. Pasalnya, hal ini dilakukan semata untuk menyelamatkan sepakbola Indonesia dari ancaman sanksi FIFA. Djohar pun menegaskan, dirinya siap mempertanggungjawabkan segala keputusan terbaru yang telah diambilnya, terkait penyelesaian konflik sepak bola nasional. Termasuk di antaranya, keputusan untuk memecat Sekjen PSSI, Halim Mahfudz.
Menurutnya, keputusan tersebut diambil bukan semata demi memenuhi keinginan La Nyalla Cs tetapi berdasarkan pertimbangkan yang matang. Salah satunya adalah kewenangan Sekjen dinilainya sudah melebihi batas yang semestinya.
"Saudara Halim telah banyak bertindak melampaui kewenangannya sebagai Sekjen PSSI yang nota bene hanyalah pelaksana kebijakan organisasi, yang bekerja di bawah kendali Ketua Umum," tegas Djohar di sela-sela membuka turnamen U-16 Piala Bina Putra FC se- wilayah eks Karasidenen Cirebon di Stadion Bima, Cirebon, Jawa Barat, Kamis (28/2).
"Kemarin, saat akan digelar rapat Exco, saya sudah instruksikan agar mengirimkan undangan kesemua anggota Exco, tetapi sama sekali tidak dilaksanakan. Akhirnya saya memerintahkan Wakil Sekjen (sekarang Sekjen), Hadiyandra untuk mengirimkan undangan tersebut. Saya juga menilai kalau dia (Halim Mahfudz) tidak menginginkan adanya perdamaian. Hal ini tentu saja sangat merugikan bagi upaya penyelesaian konflik yang terjadi saat ini," beber Djohar.
Masih kata Djohar, saat ini dirinya tengah berkonsentrasi untuk bisa menyelamatkan Indonesia dari ancaman sanksi FIFA. Itu karena informasi yang ia peroleh dari anggota asosiasi FIFA, kemungkinan sanksi bagi Indonesia sangat terbuka, sekiranya hingga Sidang Exco FIFA 20 Maret mendatang, persoalan dualisme kompetisi belum juga terselesaikan.
FIFA, imbuh Djohar, sejauh ini menilai PSSI gagal menyelesaikan konflik yang terjadi. Selaku federasi resmi dan wakil FIFA dan tanah air, PSSI dinilai terlalu mengandalkan power (kekuasaan) dan statuta, tetapi tidak didukung aparat keamanan dan pemerintah. Ini terbukti, karena kompetisi ISL jalan terus dan para pemain serta klub yang dihukum pun bisa tetap mengikuti kompetisi, meski diluar federasi.
"Maka dari itu, kita harus mendukung inisiatif Menpora (Roy Suryo) dalam menyelesaikan konflik persepakbolaan nasional. Lagi p**a, dalam surat FIFA tertanggal (23/2) kepada Menpora sudah sangat jelas bahwa kalau kita tidak bisa menyelesaikan empat poin yang diamanatkan oleh MoU Kuala Lumpur, sudah pasti kita akan dihukum oleh FIFA," tegas Djohar, sembari menegaskan dirinya tidak ingin Indonesia dihukum sehingga bertekad melakukan upaya maksimal, meski dengan segala konsekuensi termasuk harus mengambil sikap berseberangan dengan anggota Exco atau pun pengurus PSSI lainnya.
Menanggapi adanya tudingan yang menyatakan bahwa rapat Exco PSSI (Rabu, 27/2), yang dihadiri La Nyalla cs sebagai rapat yang 'cacat' hukum alias tidak sah, Djohar menegaskan pernyataan tersebut jelas keliru dan tidak berdasar. Sebab instruksi FIFA dengan tegas menyebutkan La Nyala cs harus kembali pada posisinya sebagai Exco PSSI tanpa syarat. Hal ini pun telah dipulihkan pada Kongres PSSI di Palangkaraya, yang kemudian dikuatkan dalam MoU dengan Menpora (18/2).
"Selain itu, pada 23 Februari lalu saya selaku Ketua Umum juga telah mengeluarkan surat untuk mencabut SK pemecatan mereka dari jabatan Exco oleh Komisi Etika. Dengan begitu mereka punya hak dan landasan hukum untuk mengikuti rapat Exco kemarin," pungkas Djohar.
Halim Menolak
Secara terpisah, Halim Mahfudz menegaskan bahwa dirinya menolak keputusan rapat Exco yang memecat dirinya dari jabatan Sekjen PSSI. Ia bahkan mempertanyakan prosedur pengumuman (pemecatan) itu karena menurutnya, rapat Exco yang dilakukan tidak sah.
Pada kesempatan itu, Halim yang tampak enggan melepas jabatan Sekjen, justru mengumumkan akan menggelar Kongres di Bandung. Padahal, rapat Exco yang dipimpin Ketua Umum dan dihadiri 2/3 anggota Exco, telah menyepakati tempat pelaksanaan kongres di Jakarta pada 17 Maret mendatang.
"Empat Exco yang belum diterima, karena harus melalui kongres untuk bisa kembali. Tetapi mereka sudah terlibat, ini prosedur tidak tepat dan tanpa aturan," kata Halim saa menggelar jumpa pers.
Sayangya, Halim lupa, jika sebelumnya ia sudah pernah mengumumkan kembalinya empat Exco di atas tanpa syarat. Bahkan keempatnya diudang dalam rapat Exco, sayangnya, tidak satu pun yang hadir. Halim juga lupa, kalau saja Ketua Umum memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan seorang Sekjen.
