27/09/2014
Anggota Panja RUU Pilkada dari Fraksi PKB, Abdul Malik Haramain mengatakan, fraksinya konsisten menginginkan pemilihan kepala daerah, mulai gubernur hingga bupati dan wali kota digelar secara langsung dan serentak.
Menurut Malik, ada beberapa dampak terburuk yang akan terjadi jika pilkada dilakukan secara tidak langsung atau dilakukan pihak DPRD.
Pertama, model pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh para anggota DPRD akan mulahirkan sistem kekuasaan oligarki atau sistem pemerintahan yang kekuasaan politiknya dikendalikan oleh sekelompok elit kecil dari masyarakat. Dalam hal ini oligarki tersebut adalah DPRD.
"Menurut saya pasti nanti akan terjadi sistem oligarki," kata Malik di Komisi II Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/9/2014).
Dampak buruk lainnya dari pilkada melalui DPRD, yakni rakyat dipastikan tidak mengenal dan mengerti tentang kepala daerah yang akan memimpinnya. "Tahu-tahu rakyat kita cuma tahu si calon tertentu jadi kepala daerahnya," ujarnya.
Kedua, mekanisme pilkada di DPRD menumbuhkan praktik politik uang yang lebih besar. Sebab, si calon kepala daerah tidak perlu lagi bersusah payah menemui, berkampanye dan meneriakkan harapan atau janji-janjinya kepada rakyat
"Mereka cukup memberikan harapan kepada DPRD. Bahkan, itu tidak perlu, karena cukup dengan (uang,-red) cash itu selesai. Itu pasti karena oligarki. Orang yang punya duit, meskipun dia penjahat bisa jadi kepala daerah. Tapi, kalau melalui rakyat, orang yang punya duit belum tentu menang dan jadi," tegas Malik.
Menurut Malik, praktik politik uang justru 'makin menjadi' jika pilkada dilakukan di DPRD.
"Memangnya kalau di DPRD tidak money politic? Nantinya, itu justru jauh lebih sistematis. Jadi, sama-sama tidak menghilangkan money politics. Lebih baik pilkada diserahkan ke rakyat sehingga rakyat bisa tahu dan bisa kenal dengan calonnya. Bagaimana kalau lewat DPR? Sudah pasti rakyat tidak tahu. Selain itu, mereka (anggota DPRD) harus menjalankan instruksi partainya, kalau tidak pasti dipecat," ujarnya.
Bagi Malik, pilkada melalui pemilihan langsung oleh rakyat 'lebih menjamin' sang kepala daerah terpilih dibandingkan melalui model pilkada di DPRD.
Malik mempunyai alasan yang bisa mematahkan sejumlah alasan pihak fraksi parpol koalisi Koalisi Merah Putih (KMP) yang berkeras ingin pilkada dilakukan lewat mekanisme pemilihan di DPRD.
Menurutnya, adalah tidak benar alasan perlunya pilkada melalui pemilihan di DPRD karena model pilkada secara langsung yang merupakan buah reformasi dan dimulai sejak 2004 kerap terjadi pelanggaran politik uang secara terstruktur, sistematis dan kerap terjadi kerusuhan pasca-pemilihan.
Sebab, tidak semua pilkada secara langsung yang telah diselenggarakan menimbulkan kerusuhan. "Pilkada di Banyuwangi dan Bandung terbilang bagus, nggak rusuh," kata Malik.
Sepengetahuan Malik, tidak ada proses pilkada secara langsung yang telah diselenggarakan sebelumnya terjadi hingga saling bunuh antar-pendukung.
"Kalau alasannya rusuh, dari 34 pilkada gubernur dan 500-an pilkada kabupaten/kota, pilkadanya yang rusuh tidak sampai 10 persen kok. Seperti Palembang. Itu pun rusuhnya karena polisi lelet. Selain itu, nggak ada lagi kan," imbuhnya.
Menurut Malik, yang paling berat kalau pilkada dilakukan oleh DPRD, maka DPR dan pemerintah akan kesulitan saat ingin mengembalikan sistem pilkada ke tangan rakyat. "Kalau memang ada masalah dan gejolak politik, itu biasa. Biasa lah trial and error," imbuhnya.
Sementara itu, Malik pun punya solusi atas adanya mobilisasi pejabat birokrat atau PNS yang dilakukan oleh calon petahana atau incumbent dalam pilkada langsung.
Ia mengaku, fraksi telah memasukkan poin ke dalam RUU Pilkada tentang batas waktu pencalonan keluarga petahana. "Jadi, keluarga incumbent jangan mencalonkan dulu sebelum selesai satu periode. Karena kami sadar, mobilisasi PNS dan membuat tidak netral itu calon incumbent, bukan new comer. Lagipula sekarang banyak yang incumbent kalah, KO. Tapi kalau pilkada lewat DPRD, sudah pasti bisa ditebak siapa yang menang," ujarnya.
