Komite Riset Aksi Agraria

Home
Indonesia
Jakarta
Komite Riset Aksi Agraria

Call Directions Website Contact the business

Komite Riset Aksi Agraria merupakan inisiatif untuk mengembangkan perspektif hak-hak petani kecil/mi Kegiatan tersebut diorganisir oleh Perkumpulan HuMA.

Komite Riset Aksi Agraria digagas dalam satu diskusi di kegiatan Pelatihan Analisis Data Konflik Agraria di Palopo. Pengalaman terlibat dalam penanganan masalah / konflik agraria, pertemuan dengan aktivis gerakan agraria, mendesakkan pentingnya pembentukan Komite ini.

23/10/2026

Bagi Lodya, Mutis sebagai jantungnya Pulau Timor. Sejak 2024, saat penurunan status dari c***r alam jadi Taman Nasional Mutis Timau, masyarakat khawatir soal ketersediaan air. Terlebih, saat musim kemarau tiba. Ini karena hutan alam Mutis merupakan kawasan tangkapan air yang menjadi sumber untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian hingga peternakan masyarakat di hilir.

“Gunung Mutis bukan milik Mama Lodya Oematan. Bukan milik orang Fatumnasi. Ribuan orang di pinggir-pinggir, di mana-mana punya. Kalau kita kasih rusak, yang di pinggir-pinggir ini tidak dapat air. Kita susah,” kata Lodya, warga Fatumnasi sekaligus Ketua Kelompok Wanita Tani Satu Hati, Minggu (13/9/26).

Setiba dari ibadah minggu, Lodya Oematan tak langsung beristirahat. Bersama Nordi Bai, anggota Kelompok Perempuan Tani Satu Hati, dia bergegas mengambil ember dan berjalan menuju ke sumur di kebunnya. Mereka menimba, mengangkut, lalu menyiram tanaman stroberi. Sumber air masyarakat Desa Fatumnasi, K...

10/09/2026

UU Pokok Agraria / No. 5 Tahun 1960 adalah dasar pelaksanaan penataan kembali pemilikan dan penguasaan agraria (pengertian agraria lihat UU tersebut) yang memihak pada hak dan kepentingan petani miskin, tak bertanah atau penggarap lahan. Penataan kembali itu adalah redistribusi pemilikan tanah, rekognisi, konsolidasi tanah pertanian dengan fokus pada hak milik tanah pertanian untuk keluarga petani miskin itu. BUKAN penataan akses, tapi pemenuhan hak. Jadi UUPA itu dasar dan kerangka kerja Reforma Agraria. Waktu awal pendirian KPA, kata sejati dari Reforma Agraria Sejati itu untuk menjaga agar RA tidak keluar dari landasan UUPA

Karena situasi historis agraria, banyak pemilikan tanah pertanian dan tanah ulayat dikuasai negara dan pengusaha perkebunan. Jadi data sejarah dan pencatatan pemilikan tanah pertanian masih di tangan petani tapi penguasaan tanah secara faktual, lepas atau terampas dari tangan petani. RA berdasar UUPA memungkinkan pelaksanaannya dari bawah, sesuai klaim petani miskin. Tentu di sini butuh perjuangan organisasi tani. Generasi pertama KPA memperjuangkan RA yang dari bawah ini, atau yang disebut landreform by leverage. RA berdasar kuasa dan perintah negara tidak ditolak, tapi disadari benar bahwa RA semacam itu sangat tergantung pada politik kekuasaan dan pemerintahan. RA sejati bukan disitu tempatnya.

Jadi RA itu bisa dijalankan dari atas (melalui Hak Menguasai dari Negara) dan dari bawah (perjuangan organisasi tani). Praktik Hak Menguasai dari Negara atas urusan agraria,.kita semua sudah tahu faktanya.

Kedua pilihan jalan RA itu pilihan politik. Semua lapisan rakyat miskin akan jadi saksinya, kalian di pihak mana!!

Mari periksa dan awasi seluruh tindakan dan dokumen yang selalu atas namakan RA sejati. Karena yang sejati itu ada pada ruh dan semangat organisasi-organisasi tani miskin, bukan pada kelompok yang sangat fasih mengucapkannya di hadapan kekuasaan.
(Andik)

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

01/09/2026

Saat sebagian rakyat Indonesia bersukacita merayakan Kemerdekaan Indonesia, hal sebaliknya terjadi di Kampung Kalat, Pantai Melayu, Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Disana, warga justru bersitegang dengan aparat.

Ketegangan itu terjadi setelah sejumlah alat berat yang mendapat kawalan berbagai unsur keamanan tiba di lokasi guna melakukan pematangan lahan di lokasi proyek pembangunan sekolah terintegrasi (sebelumnya Sekolah Rakyat/SR). Padahal, sejak awal proyek itu berlangsung, warga sudah menolaknya.

“Kejadian seperti ini yang terus membuat kami tidak tenang. Kami selalu waswas,” kata Sopia, Sekretaris Aliansi Masyarakat Adat Rempang Galang Bersatu (Amar-GB) akhir Agustus.

25/08/2026

Tumpang tindih kawasan
Temuan lain yang tidak kalah penting adalah tumpang tindih antara kawasan pengembangan pangan nasional dengan wilayah adat masyarakat Papua. Di Kabupaten Merauke terdapat 5 suku asli, yaitu Suku Marind, Suku Yei, Suku Kanum, Suku Muyu, dan Suku Mandobo. Masing-masing Suku memegang hak ulayat tanah dan hutan adat di wilayahnya, dan ada juga ratusan Marga.

Maikel Peuki, Direktur Eksekutif Walhi Papua mengungkapkan, hasil overlay antara peta wilayah adat dan kawasan PSN menunjukkan bahwa sebagian besar ruang yang teralokasi untuk produksi pangan adalah ruang hidup masyarakat adat. Kondisi tersebut memunculkan dua risiko sekaligus.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) makin menggila terutama di berbagai daerah di Indonesia, seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, maupun Sumatera Selatan. Badan Nasioan Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan, penanganan karhutla menjadi prioritas pemerintah saat....

07/08/2026

Matahari sedang terik-teriknya. Namun, Made Kuter, masih menyusuri pematang sawahnya. Tangan kanan lelaki 63 tahun ini memegang sendok. Tangan kiri memegang dua bungkus plastik. Satu bungkus plastik berisi racun tikus, plastik lainnya berisi daun pisang.

Sudah beberapa tahun terakhir, Kuter, petani sawah di Subak Padang Legi, Desa Medahan, Kabupaten, Gianyar, Bali, merasakan hama yang terus meningkat, kesulitan air di sawah dan kini terancam banjir. Dia memiliki lahan sawah 30 are. Lahan pun terhimpit bangunan vila.

15/07/2026

Perjuangan nelayan Tanjung Kelabat Dalam, Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melawan tambang timah ilegal menemukan harapan baru. Saat audiensi bersama Forum Nelayan Pecinta Teluk Kelabat, Didit Srigusjaya, Ketua DPRD Kepulauan Babel, sepakat mendukung perjuangan para nelayan.

Dalam pertemuan yang berlangsung awal Juni itu, para nelayan keluhkan aktivitas tambang timah ilegal yang memenuhi kawasan Teluk Kelabat. Bahkan, tak kurang ada sekitar 100 ponton yang beraktivitas melakukan penambangan.

05/07/2026

Koalisi Regional Sumatera mendesak pemerintah dan DPR merombak UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan agar berpihak pada pemulihan ekosistem, pengakuan hak masyarakat adat dan lokal, serta penyelesaian konflik tenurial.

Desakan itu koalisi sampaikan saat Deklarasi Pembacaan Masukan terhadap Revisi UU Kehutanan dari Koalisi Masyarakat Sipil dan Komunitas Regional Sumatera, Senin (29/5/26) di Padang. Koalisi menilai perubahan UU Kehutanan tidak boleh berhenti pada revisi teknis, tetapi lebih penting pada wilayah substantif.

21/06/2026

Dua dekade konflik
Pemutusan jalan itu bukan tindakan tiba-tiba tetapi puncak dari konflik dua dekade. Sadili cerita, dia merantau dari Tasik Malaya, Jawa Barat kemudian menikah dengan warga Tanjung Jabung Timur, Jambi. Sekitar 1990-an dia membuka kebun di Lubuk Mandarsah Ulu, pemekaran Desa Lubuk Mandarsah pada 2022 dan menetap sampai sekarang.

Sadili kesal lantaran harus mutar jauh ke Dusun Tanjung Beringin untuk mengeluarkan hasil kebunnya. Bukan karena jalan rusak, banjir atau longsor, tetapi jalan itu sengaja PT Wirakarya Sakti (WKS), putus. Sejak 20 April 2025, alat berat anak perusahaan Asia Pulp & Paper (APP), Sinarmas Grup ini suda...

18/06/2026

“Bencana ekologis yang terjadi tidak bisa lepas dari buruknya tata kelola sumber daya alam selama bertahun-tahun,” kata Tommy Adam, Direktur Walhi Sumbar dalam konferensi pers “Ketika Tambang Dibiarkan, Siapa yang Melindungi Warga?” di Jakarta, Jumat (12/6/26).

Catatan Walhi, Sumbar memiliki sekitar 2,2 juta hektar kawasan hutan. Kurun 2001-2025, provinsi ini kehilangan sekitar 320.000 hektar hutan primer. Pada 2025 saja, hutan di Sumbar yang hilang capai 15.000 hektar.

Secara geografis, Sumbar merupakan hulu dari tiga sungai besar, yakni Batanghari, Indragiri, dan Kampar. Kerusakan di pegunungan dan hutan Sumbar tidak hanya berdampak pada masyarakat, juga wilayah hilir di Jambi dan Riau

Ketika banjir bandang dan longsor menerjang sejumlah wilayah di Sumatera Barat (Sumbar) pada November 2025, ratusan orang menjadi korban. Lebih dari 200 jiwa meninggal dunia, ribuan warga terdampak, sementara rumah, sawah, dan infrastruktur rusak akibat terjangan material dari hulu. Wahana Lingkunga...

06/06/2026

Kajian ini disusun dalam empat bagian yang mengikuti logika argumen dari kondisi yang memungkinkan menuju distribusi dampaknya.

BAB I: PENDAHULUAN

Address

Jakarta

Telephone

++62821 23848007

Website

http://merdesainstitute.id/

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Komite Riset Aksi Agraria posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.